Wakapolda Papua Hadiri Keynote Speaker Kegiatan Semiloka

oleh

JURNALPOLRI.COM, PAPUA – Bertempat di Ballroom Hotel Sunny Gardenlake Abepura telah dilaksanakan Keynote Speaker Kegiatan SEMILOKA (Seminar dan Lokakarya) oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si yang diselenggarakan oleh Papua Corruption Watch (PCW) dengan tema “Bimtek dan Pengawasan penggunaan dana otsus dalam rangka pencegahan korupsi di Tanah Papua”. Kamis (11/11/2021),

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur eksekutif PCW Hasbi Suaib dan Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus.

Dalam kesempatannya Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus menyampaikan harapan dari kegiatan ini adalah dapat terbentuknya suatu komunitas teredukasi yang saling berinteraksi dengan paham akan hukum.

Wakapolda Papua mengatakan kita harus memiliki kapital dan terdapat 4 kapital yang harus ada didalam diri kita yang besar berupa kapital tergantung dari perjalanan hidup kita. 4 kapital yang harus ada dalam diri kita yaitu yang pertama adalah kapital budaya, kapital sosial, kapital ekonomi dan kapital simbolik

Papua diberikan kekhususan karena latar belakang budaya, ekonomi, serta kondisi sosial dan politik yang jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan (service), dan akselerasi pembangunan (acseleration of development), serta pemberdayaan (empowerment) seluruh rakyat di Provinsi Papua, terutama orang asli Papua (OAP).

Undang-undang No 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua, telah disahkan Presiden pada tanggal 19 Juli 2021 lalu. Undang-undang Otsus Papua hasil revisi ini, telah merevisi 18 pasal yang terdiri dari 3 pasal usulan pemerintah, 15 pasal diluar usulan pemerintah, serta 2 pasal tambahan.

Mengandung setidaknya dua visi yang saling menopang, yakni visi kesejahteraan dan visi perdamaian. Pemerintah mendasarkan pendekatan kesejahteraan pada asumsi bahwa berbagai persoalan Papua berakar pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Papua.

Pemberlakuan Otsus Papua juga diikuti dengan pemberian ruang fiskal yang lebih besar dalam bentuk Dana Otsus. Ini merupakan bentuk konkrit pemberdayaan OAP yang diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan, sehingga masyarakat Papua dapat mengejar ketertinggalannya dari masyarakat di provinsi lainnya.

Otsus Papua sebagaimana diatur dalam UU Otsus, memerlukan adanya peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana inilah yang akan menjadi infrastruktur kebijakan yang menentukan keberhasilan pelaksanaan Otsus di kedua provinsi tersebut. Diperlukan grand design agar pengelolaan Dana Otsus Papua lebih terarah dan terukur serta kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Otsus Papua dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Selain itu, grand design akan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan produk regulasi turunan dari UU otsus, yaitu Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) oleh Pemprov Papua.

Dana Otsus dengan jumlah yang sangat besar ini, berpotensi besar disalah gunakan melalui tindak pidana Korupsi. Dalam membasmi korupsi, kolusi, serta nepotisme berakar dari tiga buah kata kunci. Ketiga kata kunci, yang juga diamanatkan dalam konvensi PBB terkait United Nations Convention against Corruption mengenai anti korupsi tersebut adalah integritas, akuntabilitas, dan transparansi.

Pembahasan mengenai integritas, berarti kita berbicara mengenai sumber daya manusia. Karena dengan integritas ini akan melahirkan kesadaran hukum yang bersifat otonom, bukan heteronom. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia saat ini masih bersifat heteronom. Artinya bahwa masyarakat kita itu sebenarnya sadar akan hukum tetapi karena dorongan dari luar, bukan karena kesadaran nurani.

Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan kata kunci, yang ketika itu dibungkus dengan integritas yang baik, maka dengan sendirinya akan terwujud apa yang disebut Good Governance. Keseriusan dan konsistensi jajaran penegak hukum utamanya Polri dan aparat penegak hukum di Papua, untuk memberantas korupsi di Papua harus ditumbuh kembangkan.

Fungsi Kepolisian yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tertuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaatinya norma-norma yang ada. Hal ini dengan tujuan agar masyarakat menjadi aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera.

Harapan-harapan yang diarahkan pada penegakan hukum harus didasari oleh logika hukum (secara deduksi, induksi, abduksi) adalah bahwa proses tersebut dapat mewujudkan Keadilan, Penindakan dan penuntutan terhadap mereka yang bersalah dan melanggar hukum. Pentaatan terhadap hukum, melalui pendidikan dan pemberian teladan yang baik (dalam hal kepatuhan hukum).

Berdasarkan fakta-fakta yuridis, peran Polri dalam pemberantasan korupsi di Papua sangat jelas. Hal itu dapat dilihat berdasarkan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang tertentu oleh undang-undang.

Pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara korupsi yang diimbangi dengan penyelamatan asset yang dilakukan Polri merupakan salah satu wujud nyata dari terlaksananya peran sebagai penyidik dalam memberantas korupsi. Bagi Papua yang memiliki kekhususan dan juga memiliki dana terbesar dari 33 Provinsi lainnya, hendaknya dalam penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan dengan hal yang berbeda, yang tetap merujuk kepada Undang-Undang yang ada.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada tim dari Papua Corruption Watch dan para narasumber serta hadirin sekalian yang telah mendukung seluruh rangkaian kegiatan seminar ini. Semoga semua yang berpartisipasi dalam seminar ini mendapat manfaat yang dapat dibagi dan didalami bersama.

Direktur eksekutif PCW menyampaikan kita telah mendapatkan materi terkait peran Polda Papua dalam memberantas kasus korupsi itu sendiri dan saya rasa sangat bermanfaat serta sangat penting bagi kita semua.

Editor : Ismaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.